Atlas Digital Bendera Kapal & Isyarat Maritim Karantina

Referensi komprehensif isyarat karantina kesehatan Indonesia (PP No. 28/2024 Pasal 1056–1057), pengawasan kedatangan kapal di pintu masuk (Permenkes No. 1/2026 Pasal 10 sampai 12), kode isyarat internasional (IMO ICS KB994E), pembedaan lampu navigasi COLREGs 1972, dan tata laksana pengawasan kedatangan kapal bagi petugas Balai Kekarantinaan Kesehatan (BKK).

Bab 1 — Fondasi Komunikasi Maritim

Orientasi: Mengenal Bendera dan Isyarat Maritim

Di seluruh perairan pelabuhan Indonesia—mulai dari Pelabuhan Tanjung Priok (Jakarta), Tanjung Perak (Surabaya), Belawan (Medan), Soekarno-Hatta (Makassar), Bitung, hingga area labuh Ship-to-Ship (STS) Selat Karimun dan Batam—komunikasi visual melalui bendera isyarat maritim tetap menjadi garda depan deteksi dini kedatangan kapal internasional. Pengibaran bendera kain dapat digunakan secara langsung tanpa bergantung pada suplai daya listrik kapal, sedangkan lampu isyarat memerlukan sumber daya listrik.

Hierarki Bendera di Kapal Laut Internasional: Petugas BKK wajib membedakan fungsi dan posisi pengibaran 5 kelompok bendera utama di kapal niaga:

Ensign (Bendera Kebangsaan Kapal): Dikibarkan di tiang buritan (stern flagstaff) untuk menunjukkan negara bendera registrasi kapal (flag state).
Courtesy Flag (Bendera Penghormatan): Bendera negara pelabuhan yang dikunjungi (Merah Putih untuk Indonesia), dikibarkan di lengan tiang sebelah kanan (starboard yardarm).
House Flag (Bendera Perusahaan): Lambang perusahaan pelayaran pemilik/operator kapal, dikibarkan di tiang utama (mainmast).
Signal Flags (Bendera Isyarat ICS): Digunakan untuk komunikasi keselamatan navigasi dan manuver darurat sesuai International Code of Signals (IMO Publication KB994E, 2005 Edition, 2022 update).
Quarantine Signal (Isyarat Karantina Kesehatan RI): Isyarat bendera pada siang hari (Q, Q di atas Sub 1, atau Q di atas L) atau isyarat lampu malam hari sesuai ketentuan PP No. 28 Tahun 2024 Pasal 1056.

Perbedaan 4 Sarana Komunikasi Maritim

1. Komunikasi Visual (ICS & Regulasi RI): Isyarat bendera kain dan lampu morse. Bersifat langsung, universal, dan bebas hambatan bahasa. Bendera kain dapat digunakan tanpa suplai daya listrik kapal, sedangkan lampu isyarat memerlukan sumber daya listrik.
2. Lampu Navigasi (COLREGs 1972): Isyarat cahaya malam hari yang mengatur hak lintas dan keselamatan fisik olah gerak kapal, bukan status penyakit karantina.
3. Komunikasi Radio (VHF Maritime): Pertukaran pesan suara fonetik maritim. VHF Channel 16 digunakan sesuai fungsinya dalam komunikasi maritim untuk panggilan marabahaya (distress), keselamatan (safety), dan pemanggilan (calling). Komunikasi berikutnya dilakukan melalui kanal kerja yang ditetapkan atau diarahkan oleh otoritas komunikasi maritim setempat (KSOP/KUPP, VTS, atau stasiun pandu), sesuai prosedur yang berlaku di masing-masing pelabuhan. Kanal 16 tidak diperuntukkan bagi pertukaran informasi teknis berkepanjangan atau koordinasi rutin karantina.
4. Dokumen Kesehatan (IHR 2005 & Regulasi RI): Maritime Declaration of Health (MDH) dan sertifikat sanitasi kapal (SSCEC/SSCC) merupakan instrumen informasi dan dokumen pendukung pemeriksaan kekarantinaan kesehatan serta penilaian risiko. Kelengkapan dokumen atau kepemilikan sertifikat yang masih berlaku tidak secara otomatis membuktikan seluruh kondisi kapal bebas risiko dan tidak serta-merta menjamin penerbitan persetujuan karantina (Free Pratique) tanpa telaah data dan verifikasi lapangan oleh pejabat karantina kesehatan.

Sasaran Pengguna & Manfaat Pembelajaran

Modul ini disusun sebagai referensi digital bagi jajaran Balai Kekarantinaan Kesehatan (BKK) di seluruh Indonesia:

Dokter karantina dan petugas surveilans epidemiologi di pintu masuk negara.
Sanitarian dan petugas pengawasan faktor risiko kesehatan lingkungan kapal.
Petugas lapangan yang melaksanakan pemeriksaan kedatangan kapal (boarding officer).
Peserta orientasi, pelatihan teknis kekarantinaan kesehatan, dan pembelajaran mandiri.

Bab 2 — Regulasi Positif Indonesia

Ketentuan Isyarat Karantina Kesehatan Indonesia (PP No. 28 Tahun 2024 & Permenkes No. 1 Tahun 2026)

Berdasarkan ketentuan isyarat karantina Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 (Pasal 1056 dan 1057) serta Peraturan Menteri Kesehatan No. 1 Tahun 2026 (Pasal 10 tentang pengawasan kedatangan alat angkut dan persetujuan, Pasal 11 tentang isyarat, Pasal 12 tentang larangan naik/turun), nakhoda kapal yang datang dari luar negeri atau dari Daerah Terjangkit wajib memberitahukan keadaan kapal dengan isyarat karantina kesehatan (siang atau malam hari) pada saat menyampaikan permohonan persetujuan karantina kesehatan. Sebelum dokumen persetujuan karantina kesehatan resmi diterbitkan oleh Petugas Karantina Kesehatan BKK, orang dan barang dilarang dinaikkan atau diturunkan dari kapal sesuai Pasal 1057 ayat (2) PP No. 28/2024 dan Pasal 12 Permenkes No. 1/2026.

A. Isyarat Siang Hari (Pasal 1056 Huruf a PP No. 28/2024)

1. Bendera Q (Quebec) PP 28/2024 Ps. 1056(a)(1)

Tingkat 1 — Arti Resmi Isyarat (PP 28/2024):
"Kapal saya sehat atau saya minta persetujuan karantina kesehatan."

Tingkat 2 — Ketentuan Hukum & Kewenangan: Bendera Q menyampaikan makna isyarat yang ditetapkan regulasi ("Kapal saya sehat atau saya minta persetujuan karantina kesehatan"). Pengibaran bendera tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa persetujuan karantina telah diterbitkan. Sesuai Pasal 1057 ayat (2) PP No. 28/2024, nakhoda dilarang menurunkan atau menaikkan orang dan/atau barang sebelum dokumen persetujuan karantina kesehatan resmi diterbitkan oleh Petugas Karantina Kesehatan BKK.

Tingkat 3 — Panduan Teknis & Penilaian Risiko (WHO / IHR): Petugas BKK menelaah dokumen deklarasi kesehatan (MDH), daftar obat, buku catatan medis, serta status masa berlaku SSCEC. Persetujuan bebas karantina (*Free Pratique*) dapat diproses apabila tidak ditemukan faktor risiko kesehatan dan Dokumen Karantina Kesehatan lengkap serta berlaku (PP No. 28/2024 Pasal 1057 ayat (3) huruf a).

Tingkat 4 — SOP Setempat Pelabuhan: Kapal dengan bendera Q berlayar di alur masuk atau berlabuh sementara sesuai arahan VTS/stasiun pandu pelabuhan. Pengawasan kapal dapat dilakukan di dermaga umum (Pasal 10 Permenkes 1/2026) setelah koordinasi teknis bersama otoritas pelabuhan setempat jika tidak ditemukan faktor risiko.

2. Q di atas Panji Pengganti Kesatu PP 28/2024 Ps. 1056(a)(2)

Tingkat 1 — Arti Resmi Isyarat (PP 28/2024):
"Kapal saya tersangka."

Tingkat 2 — Ketentuan Hukum & Kewenangan: Menandakan status kapal tersangka ("Kapal saya tersangka") sesuai Pasal 1056 huruf a angka 2 PP 28/2024. Isyarat ini menyampaikan informasi awal dan tidak secara otomatis membuktikan adanya penularan aktif atau mewajibkan tindakan darurat tertentu tanpa dasar. Pasal 1054 ayat (4) PP No. 28/2024: pengawasan dilakukan di zona karantina atau lokasi lain yang ditetapkan pejabat yang berwenang atas rekomendasi Petugas Karantina Kesehatan. Pembagian lokasi menurut ada atau tidaknya faktor risiko (zona karantina atau dermaga) diatur dalam Pasal 10 ayat (6) dan (8) Permenkes No. 1/2026.

Tingkat 3 — Panduan Teknis & Penilaian Risiko (WHO): Tim BKK menelaah riwayat pelabuhan singgah terjangkit, masa inkubasi patogen, ada/tidaknya gejala demam/ruam pada ABK, dan sanitasi kapal. Pemeriksaan faktor risiko on-board dilakukan dengan APD yang proporsional dengan risiko transmisi penyakit.

Tingkat 4 — SOP Setempat Pelabuhan: Kapal diarahkan oleh KSOP/VTS ke area labuh karantina yang telah ditetapkan pada peta perairan pelabuhan lokal. Pemeriksaan fisik dan penerbitan persetujuan bebas atau terbatas diputuskan sesuai hasil audit lapangan dan SOP BKK setempat.

3. Q di atas Bendera L (Lima) PP 28/2024 Ps. 1056(a)(3)

Tingkat 1 — Arti Resmi Isyarat Regulasi (PP 28/2024):
"Kapal saya terjangkit."

Tingkat 2 — Informasi Deklarasi Nakhoda & Batasan Penafsiran: Makna resmi kombinasi Q di atas L adalah "Kapal saya terjangkit". Pengibaran isyarat ini merupakan informasi awal yang dideklarasikan oleh nakhoda saat permohonan persetujuan karantina mengenai dugaan keterjangkitan di atas kapal. Isyarat ini bukan merupakan diagnosis klinis, bukan penetapan jenis penyakit tertentu, dan tidak dengan sendirinya mewajibkan seluruh tindakan darurat secara otomatis. Penilaian kondisi aktual dan tindakan selanjutnya harus mengikuti pemeriksaan, ketentuan yang berlaku, penilaian risiko, dan SOP yang relevan.

Tingkat 3 — Hasil Pemeriksaan Petugas & Kewenangan Penanggulangan: Kepastian status kesehatan faktual dan diagnosis klinis/epidemiologis hanya ditegakkan oleh dokter/petugas BKK melalui pemeriksaan fisik langsung on-board, kajian riwayat medis, dan uji diagnostik. Bila hasil analisis risiko menemukan orang yang diduga terjangkit, pengawasan dilakukan di zona karantina atau lokasi lain yang ditetapkan pejabat yang berwenang atas rekomendasi Petugas Karantina Kesehatan (Pasal 1054 ayat (4) PP No. 28/2024; Pasal 10 ayat (6) Permenkes No. 1/2026). Jenis persetujuan ditentukan Petugas Karantina Kesehatan berdasarkan hasil pengawasan (Pasal 1057 ayat (1) dan (3) PP No. 28/2024); isyarat Q di atas L tidak otomatis menghasilkan Persetujuan Karantina Terbatas (Restricted Pratique). Bila persetujuan terbatas diterbitkan, Petugas Karantina Kesehatan berwenang melakukan tindakan penanggulangan (Pasal 1057 ayat (4) PP No. 28/2024).

Tingkat 4 — SOP Setempat Pelabuhan: Kapal diarahkan ke koordinat zona karantina yang ditetapkan otoritas pelabuhan (KSOP) setempat. Akses kapal-darat dibatasi ketat (orang dan barang dilarang naik/turun sesuai Pasal 1057 ayat (2) PP 28/2024), serta alur rujukan medis darurat dikoordinasikan bersama otoritas pelabuhan dan jejaring rumah sakit setempat.

B. Isyarat Karantina Kesehatan pada Malam Hari (Pasal 1056 Huruf b PP No. 28/2024)

Susunan Vertikal

Lampu Merah (Atas)

Maks. 1,80 m

Lampu Putih (Bawah)

Ketentuan Resmi Malam Hari Pasal 1056 Huruf b PP No. 28/2024

"Lampu merah di atas lampu putih dengan jarak maksimum 1,80 meter menandakan bahwa kapal belum mendapat persetujuan karantina kesehatan."

Pada malam hari ketika bendera kain tidak terlihat jelas, nakhoda kapal wajib menyalakan dua lampu bersusun vertikal: Lampu Merah di atas Lampu Putih dengan jarak antar lampu maksimum 1,80 meter (PP No. 28/2024 Pasal 1056 huruf b). Pedoman ICS menambahkan bahwa lampu tersebut sedapat mungkin terlihat sekeliling cakrawala dan dipakai di dalam kawasan pelabuhan.

Perbedaan dengan Lampu Navigasi COLREGs 1972 dan Isyarat Malam ICS: Lampu karantina kesehatan malam hari (jarak maksimum 1,80 meter) berbeda secara fungsi dari susunan lampu navigasi internasional COLREGs 1972 Aturan 26(c) (Merah di atas Putih untuk kapal penangkap ikan selain pukat) dan Aturan 27. Dalam COLREGs Rule 27, dua lampu merah keliling vertikal merupakan isyarat kapal Not Under Command (NUC). Status ini berkaitan dengan ketidakmampuan bermanuver sebagaimana dipersyaratkan aturan karena keadaan luar biasa, bukan hanya kerusakan mesin dan bukan isyarat kekarantinaan kesehatan. ICS juga memuat isyarat malam lampu merah di atas lampu putih (berjarak sekitar 6 kaki) bagi kapal yang memerlukan health clearance. Di perairan Indonesia berlaku arti Pasal 1056 huruf b PP No. 28/2024 sebagai ketentuan hukum nasional.

C. Dokumen Persetujuan Karantina Kesehatan (Pasal 1057 PP No. 28/2024 & Pasal 10 Permenkes No. 1/2026)

Hubungan Pengawasan Kedatangan Kapal dengan Jenis Dokumen Persetujuan Karantina

Kapal dari luar negeri atau dari Daerah Terjangkit wajib diawasi saat kedatangan; kapal lain dapat diawasi secara acak (Pasal 1054 ayat (1)–(2) PP No. 28 Tahun 2024; Pasal 10 ayat (2)–(3) Permenkes No. 1 Tahun 2026). Berdasarkan hasil pengawasan (Pasal 1057 PP No. 28 Tahun 2024), Petugas Karantina Kesehatan BKK menerbitkan surat persetujuan karantina kesehatan berupa salah satu dari dua jenis dokumen:

A. Persetujuan Bebas Karantina (Free Pratique)

Diterbitkan dalam hal tidak ditemukan faktor risiko kesehatan yang berpotensi menimbulkan KLB atau Wabah, dan Dokumen Karantina Kesehatan dinyatakan lengkap dan berlaku (Pasal 1057 ayat 3 huruf a PP 28/2024 & Pasal 10 Permenkes 1/2026). Kapal diizinkan melakukan interaksi bebas dan merapat ke dermaga umum.

B. Persetujuan Karantina Terbatas (Restricted Pratique)

Diterbitkan dalam hal ditemukan faktor risiko kesehatan yang berpotensi menimbulkan KLB/Wabah dan/atau Dokumen Karantina Kesehatan dinyatakan tidak lengkap/tidak berlaku (Pasal 1057 ayat 3 huruf b PP 28/2024 & Pasal 10 Permenkes 1/2026). Petugas Karantina Kesehatan berwenang melakukan tindakan penanggulangan.

1. Radio Free Pratique (IHR 2005 Ps. 28)

Menurut IHR Art. 28 ayat (3), bila memungkinkan, negara wajib mengizinkan free pratique melalui radio apabila informasi pra-kedatangan menunjukkan bahwa tidak akan terjadi penyebaran penyakit. Penerapannya di BKK didasarkan pada informasi kesehatan awal (MDH, Crew List, status SSCEC), verifikasi data, analisis risiko, dan SOP BKK pelabuhan setempat.

2. Lokasi Pengawasan & Pemeriksaan Fisik

Sesuai Pasal 10 ayat (6) dan (8) Permenkes No. 1/2026, jika tidak ditemukan faktor risiko, pengawasan kapal dapat dilakukan di dermaga. Apabila ditemukan indikasi orang sakit/mati, dugaan paparan faktor risiko KLB, atau vektor potensi KLB, pengawasan dilakukan di zona karantina atau lokasi lain yang ditetapkan pejabat yang berwenang atas rekomendasi Petugas Karantina Kesehatan. Pasal 1054 ayat (4) PP No. 28/2024 sendiri hanya menetapkan bahwa pengawasan dilakukan di zona karantina atau lokasi lain yang ditetapkan pejabat yang berwenang atas rekomendasi Petugas Karantina Kesehatan.

3. Tata Laksana Isyarat & Prosedur Penurunan (SOP Teknis)

Kewajiban Pengibaran: Diatur secara eksplisit dalam Pasal 1056 PP No. 28 Tahun 2024 pada saat nakhoda menyampaikan permohonan persetujuan karantina kesehatan. Sesuai Pasal 1057 ayat (2) PP No. 28/2024, sebelum persetujuan diterbitkan, orang dan barang dilarang dinaikkan atau diturunkan.
Prosedur Penurunan Isyarat: Waktu dan mekanisme penurunan isyarat bendera atau pemadaman lampu malam hari tidak dinyatakan secara eksplisit dalam klausul regulasi. Ketentuan penurunan isyarat merupakan domain prosedur teknis kepelautan dan SOP operasional yang ditetapkan oleh otoritas pelabuhan (KSOP/KUPP/Syahbandar) bersama Balai Kekarantinaan Kesehatan (BKK) setempat setelah proses pengawasan kedatangan dan penerbitan persetujuan karantina kesehatan selesai.

Bab 3 — Standar Internasional IMO

Isyarat Internasional (IMO Publication KB994E) & Keadaan Darurat Maritim

Perbandingan antara ketentuan nasional Indonesia dan standar International Code of Signals (ICS 2005 Edition, 2022 update / IMO Publication KB994E) serta suplemen ralatnya (Errata, March 2022, Berkas IB994E). Untuk kombinasi bendera yang sama, arti dalam ICS berbeda dari arti dalam Pasal 1056 PP No. 28/2024. Memahami makna bendera tunggal di laut lepas dan isyarat kode darurat medis atau bahaya maritim.

Lima (L) Fonetik: [LEE-MAH]

Morse: .-..

Arti Tunggal Resmi Bendera Lima (L) Menurut IMO ICS (Publikasi KB994E)

"Segera hentikan kapal Anda!" [You should stop your vessel instantly].

Berdasarkan naskah resmi IMO International Code of Signals (ICS 2005 Edition, 2022 update / IMO Publication KB994E), Single-letter signals, isyarat huruf tunggal Lima (L) hanya memiliki satu makna resmi navigasi internasional, yaitu perintah penghentian kapal seketika. Dalam naskah resmi IMO ICS modern, tidak terdapat klausul bahwa arti kode tunggal L berubah di perairan pelabuhan.

Perbedaan Arti: ICS KB994E vs Ketentuan Nasional PP No. 28/2024:
Di Indonesia, keterkaitan bendera Lima (L) dengan kekarantinaan kesehatan adalah sebagai bendera yang dikibarkan di bawah bendera Q (susunan kombinasi vertikal: Bendera Q di atas Bendera L) berdasarkan Pasal 1056 huruf a angka 3 PP No. 28 Tahun 2024, yang memiliki makna resmi: "Kapal saya terjangkit".

Dalam kode sebelum 1969, kombinasi Q/L dan Q/panji pengganti dipakai untuk status kesehatan kapal (Menunggu Verifikasi rujukan primer). Standar IMO ICS KB994E modern menetapkan arti tunggalnya murni sebagai perintah olah gerak darurat navigasi. Di perairan yurisdiksi Indonesia, petugas BKK berpedoman pada ketentuan kombinasi Q di atas L sesuai hukum positif nasional.

Arti ICS untuk Kombinasi yang Sama:
Dalam ICS, bendera Q tunggal berarti kapal "sehat" dan meminta free pratique. Q di atas panji pengganti kesatu dibaca sebagai kelompok QQ ("I require health clearance"), dan Q di atas L dibaca sebagai kelompok QL ("You should go astern"). ICS juga memuat isyarat malam lampu merah di atas lampu putih bagi kapal yang memerlukan health clearance.

Arti dalam Pasal 1056 PP No. 28/2024 adalah ketentuan hukum nasional yang berlaku di Indonesia, sedangkan arti ICS untuk kombinasi yang sama berbeda. Kapal asing yang memakai ICS dapat mengibarkan QQ dengan maksud meminta health clearance, bukan menyatakan kapal tersangka.

Isyarat Darurat Maritim Lain yang Wajib Diwaspadai Petugas BKK

Whiskey (W) BANTUAN MEDIS DARURAT

"Saya membutuhkan bantuan medis." [I require medical assistance] Petugas BKK mengaktifkan tim medis darurat, menyiapkan sarana evakuasi medis perairan yang memenuhi syarat, dan berkoordinasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan rujukan di wilayah pelabuhan setempat.

Bravo (B) BARANG BERBAHAYA

"Saya sedang memuat, membongkar, atau mengangkut barang berbahaya." Petugas BKK yang melakukan pemeriksaan kapal pengangkut bahan berbahaya wajib mematuhi protokol keselamatan muatan berbahaya (IMDG Code dan panduan ISGOTT), termasuk larangan menyalakan api/merokok dan kepatuhan APD keselamatan pelabuhan.

Oscar (O) MAN OVERBOARD (SAR)

"Orang jatuh ke laut!" [Man overboard] Tim medis BKK di pelabuhan bersiap memberikan bantuan resusitasi jantung paru (BHD/BLS) dan penanganan hipotermia saat korban berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan.

Bab 5 — Komunikasi Fonetik Radio

Alfabet Fonetik Maritim Baku IMO / ICAO

Dalam komunikasi radio maritim—VHF Channel 16 digunakan sesuai fungsinya dalam komunikasi maritim untuk panggilan marabahaya, keselamatan, dan pemanggilan, sedangkan komunikasi berikutnya dilakukan melalui kanal kerja yang ditetapkan atau diarahkan oleh otoritas komunikasi maritim setempat sesuai prosedur yang berlaku di masing-masing pelabuhan—pengejaan nama kapal, tanda panggilan (call sign), dan nomor registrasi menggunakan standar alfabet fonetik internasional IMO/ICAO untuk mencegah distorsi dan salah dengar di tengah derau frekuensi radio.

Konverter Teks ke Ejaan Fonetik Radio (Langsung & Salin)

Ketik nama kapal, call sign, atau kalimat pesan radio untuk melihat konversi ejaan fonetik baku dan salin hasil teksnya:

Ketik teks di atas untuk melihat konversi ejaan fonetik radio secara langsung...

Simulator Acak Uji Kelancaran Fonetik Petugas

Latih kelancaran pengejaan call sign kapal sebelum bertugas di stasiun radio karantina pelabuhan:

Tanda Panggilan Acak:

MV PRIOK JAYA

Tabel Ejaan Baku & Panduan Pelafalan Bahasa Indonesia

Suku kata yang dicetak tebal / kapital menunjukkan letak penekanan intonasi suara saat berbicara di radio komunikasi:

Huruf	Ejaan Baku IMO	Panduan Pelafalan Indonesia	Contoh Pengejaan Radio Maritim
A	Alfa	AL-fah	Pengejaan tanda panggilan: "Alfa - Lima - Foxtrot - Alfa" (ALFA)
B	Bravo	BRAH-voh	Pengejaan kata: "Bravo - Oscar - Alfa - Tango" (BOAT)
C	Charlie	CHAR-li	Pengejaan kata: "Charlie - Alfa - Romeo - Golf - Oscar" (CARGO)
D	Delta	DEL-tah	Pengejaan kata: "Delta - Oscar - Charlie - Kilo" (DOCK)
E	Echo	EK-oh	Pengejaan kata: "Echo - November - Golf - India - November - Echo" (ENGINE)
F	Foxtrot	FOKS-trot	Pengejaan kata: "Foxtrot - Lima - Alfa - Golf" (FLAG)
G	Golf	GOLF	Pengejaan kata: "Golf - Alfa - November - Golf" (GANG)
H	Hotel	hoh-TEL	Pengejaan kata: "Hotel - Uniform - Lima - Lima" (HULL)
I	India	IN-di-ah	Pengejaan kata: "India - Sierra - Lima - Alfa - November - Delta" (ISLAND)
J	Juliett	JU-li-et	Pengejaan kata: "Juliett - Echo - Tango - Tango - Yankee" (JETTY)
K	Kilo	KI-loh	Pengejaan kata: "Kilo - Echo - Echo - Lima" (KEEL)
L	Lima	LI-mah	Pengejaan kata: "Lima - India - Mike - Alfa" (LIMA)
M	Mike	MAIK	Pengejaan kata: "Mike - Alfa - Sierra - Tango" (MAST)
N	November	noh-VEM-ber	Pengejaan kata: "November - Alfa - Victor - Yankee" (NAVY)
O	Oscar	OS-kar	Pengejaan kata: "Oscar - Charlie - Echo - Alfa - November" (OCEAN)
P	Papa	PAH-pah	Pengejaan kata: "Papa - Oscar - Romeo - Tango" (PORT)
Q	Quebec	keh-BEK	Pengejaan kata: "Quebec - Uniform - Alfa - Yankee" (QUAY)
R	Romeo	ROH-mi-oh	Pengejaan kata: "Romeo - Alfa - Delta - Alfa - Romeo" (RADAR)
S	Sierra	si-ER-rah	Pengejaan kata: "Sierra - Hotel - India - Papa" (SHIP)
T	Tango	TANG-goh	Pengejaan kata: "Tango - Uniform - Golf" (TUG)
U	Uniform	YU-ni-form	Pengejaan kata: "Uniform - November - Delta - Echo - Romeo" (UNDER)
V	Victor	VIK-tah	Pengejaan kata: "Victor - Echo - Sierra - Sierra - Echo - Lima" (VESSEL)
W	Whiskey	WIS-ki	Pengejaan kata: "Whiskey - Alfa - Tango - Echo - Romeo" (WATER)
X	X-ray	EKS-ray	Pengejaan kata: "X-ray - Romeo - Alfa - Yankee" (XRAY)
Y	Yankee	YANG-ki	Pengejaan kata: "Yankee - Alfa - Romeo - Delta" (YARD)
Z	Zulu	ZU-lu	Pengejaan kata: "Zulu - Oscar - November - Echo" (ZONE)

Prinsip Penting: Pembedaan Mutlak Ejaan Fonetik vs Makna Isyarat Kode:
Alfabet fonetik maritim (seperti Alfa, Bravo, Charlie, Echo, Lima, Quebec) berfungsi murni untuk mengeja huruf kata demi kata agar tidak terjadi salah dengar di frekuensi radio. Kata ejaan fonetik itu sendiri bukan merupakan pesan operasional (misalnya kata "Charlie" hanya mengeja huruf C dan tidak berarti jawaban afirmatif; kata "Echo" hanya mengeja huruf E dan tidak berarti perubahan haluan ke kanan; kata "Lima" hanya mengeja huruf L dan bukan berarti kapal karantina; kata "Quebec" hanya mengeja huruf Q dan bukan berarti izin karantina). Makna operasional suatu pesan atau isyarat bendera harus dirujuk secara terpisah pada sistem kode asalnya, yaitu naskah International Code of Signals (IMO Publication KB994E) atau ketentuan hukum nasional Indonesia (PP No. 28 Tahun 2024).

Simulator Audio & Visual Morse Interaktif (Web Audio Synth)

Pilih karakter atau ketik kalimat bebas, atur kecepatan (WPM), dengarkan sinyal frekuensi 750 Hz, dan perhatikan kedipan lampu sorot Aldis:

--.-

Simulasi Lampu Sorot Aldis (Visual Morse)

Pilih Karakter:

Kecepatan (WPM):

Atau Mainkan Teks Kalimat Bebas:

Pola morse akan muncul otomatis...

Standar Waktu Morse Maritim:
1 Garis (dash) = durasi 3 Titik (dots).
Jeda antar elemen = 1 titik. Jeda antar huruf = 3 titik. Jeda antar kata = 7 titik.

Prinsip Pembedaan Mutlak bagi Petugas BKK:

Isyarat Karantina Malam RI (PP No. 28/2024 Ps. 1056(b)): Dua lampu bersusun vertikal Merah di atas Putih dengan jarak maksimum 1,80 meter = Kapal belum mendapat persetujuan karantina kesehatan.
Lampu Navigasi COLREGs Aturan 26(c): Dua lampu keliling vertikal Merah di atas Putih = Kapal yang sedang menangkap ikan selain pukat (vessel fishing other than trawling).
Lampu Navigasi COLREGs Aturan 27(a): Dalam COLREGs Rule 27, dua lampu merah keliling vertikal merupakan isyarat kapal Not Under Command (NUC). Status ini berkaitan dengan ketidakmampuan bermanuver sebagaimana dipersyaratkan aturan karena keadaan luar biasa (bukan hanya kerusakan mesin), dan karena itu tidak dapat menghindari kapal lain. Isyarat navigasi ini murni mengatur keselamatan fisik manuver di laut, BUKAN isyarat karantina kesehatan atau kapal yang sedang diisolasi karena penyakit!
Lampu Navigasi COLREGs Aturan 27(b): Tiga lampu keliling vertikal Merah-Putih-Merah = Kapal yang Terbatas Kemampuan Olah Geraknya (Restricted in Ability to Manoeuvre / RAM) karena sifat pekerjaannya (seperti operasi pengerukan, kabel laut, atau alih muat Ship-to-Ship / STS saat underway, COLREGs Rule 3(g)(iii)).

Bab 8 — Alur Pengawasan Lapangan

Alur Pengawasan Kedatangan Kapal & Prosedur Petugas BKK

Alur pembelajaran 8 langkah pengawasan kedatangan kapal dari luar negeri atau daerah terjangkit berpedoman pada UU No. 17/2023 tentang Kesehatan, PP No. 28/2024 (Pasal 1056 dan 1057), serta standar International Health Regulations (IHR 2005). Prosedur operasional teknis lapangan (seperti penentuan koordinat area labuh karantina, kanal kerja radio pandu, dan sarana transportasi laut) disesuaikan dengan SOP otoritas kepelabuhanan dan BKK setempat.

LANGKAH 1

Pemberitahuan Kedatangan & Pengamatan Visual

Menerima Warta Kedatangan Kapal (Notice of Arrival) via sistem informasi kepelabuhanan. Amati posisi kapal saat memasuki batas perairan pelabuhan dengan teropong atau radar AIS.

LANGKAH 2

Verifikasi Isyarat Visual Karantina

Cek pengibaran isyarat: Bendera Q (sehat/minta persetujuan), Q+Sub1 (tersangka), Q+L (terjangkit), atau lampu Merah di atas Putih (maks. 1,80 meter) pada malam hari sesuai Pasal 1056 PP No. 28/2024.

LANGKAH 3

Telaah Dokumen Kesehatan Kapal & MDH

Kaji dokumen Maritime Declaration of Health (MDH) sesuai standar IHR 2005 Pasal 37 dan Annex 8, khususnya riwayat pelabuhan singgah 30 hari terakhir atau sejak awal pelayaran jika kurang dari 30 hari, Crew List, dan sertifikat sanitasi kapal (SSCEC/SSCC). Ketentuan 30 hari ini berlaku spesifik pada pelaporan pelabuhan singgah model MDH; pengawasan faktor risiko lain mengikuti regulasi nasional dan SOP pelabuhan.

LANGKAH 4

Penilaian Risiko & Penentuan Lokasi Pengawasan

Berdasarkan Pasal 10 ayat (6) dan (8) Permenkes No. 1/2026, jika analisis awal tidak menemukan faktor risiko KLB/Wabah, pengawasan kapal dapat dilakukan di dermaga atau dipertimbangkan persetujuan via radio (Radio Free Pratique - IHR Ps. 28). Informasi awal dan kelengkapan dokumen menjadi bahan pertimbangan pejabat, namun tidak secara otomatis menjamin persetujuan bebas seketika. Jika ditemukan indikasi potensi KLB/Wabah, pengawasan wajib dilakukan di zona karantina yang ditetapkan pejabat berwenang atas rekomendasi Petugas BKK. Pasal 1054 ayat (4) PP No. 28/2024: pengawasan di zona karantina atau lokasi lain yang ditetapkan pejabat yang berwenang atas rekomendasi Petugas Karantina Kesehatan.

LANGKAH 5

Koordinasi Kanal Radio Kerja Operasional Pelabuhan

VHF Channel 16 digunakan sesuai fungsinya dalam komunikasi maritim untuk panggilan marabahaya (distress), keselamatan (safety), dan pemanggilan (calling). Komunikasi berikutnya dilakukan melalui kanal kerja yang ditetapkan atau diarahkan oleh otoritas komunikasi maritim setempat (KSOP/KUPP, VTS, atau stasiun pandu lokal), sesuai prosedur yang berlaku.

LANGKAH 6

Pemeriksaan Fisik Proporsional On-Board

Inspeksi sanitasi kapal berpedoman pada WHO Handbook for Inspection of Ships (2011), Part A dan Part B (checklist inspeksi sanitasi). Pemeriksaan medis awak, APD sesuai tingkat transmisi, serta isolasi/evakuasi medis rujukan (hanya bila terindikasi secara medis) mengikuti SOP BKK.

LANGKAH 7

Penerbitan Persetujuan Karantina & Prosedur Teknis Isyarat

Sesuai Pasal 1057 PP No. 28/2024 dan Pasal 10 Permenkes No. 1/2026, Petugas Karantina Kesehatan BKK menerbitkan Persetujuan Bebas Karantina (Free Pratique) jika nihil risiko KLB/Wabah, atau Persetujuan Karantina Terbatas (Restricted Pratique) jika ditemukan risiko KLB/Wabah atau dokumen tidak memenuhi syarat (disertai tindakan penanggulangan sesuai Pasal 1057 ayat 4 PP 28/2024 dan Pasal 10 Permenkes 1/2026). Sebelum persetujuan terbit, orang dan barang dilarang naik atau turun kapal sesuai Pasal 1057 ayat (2) PP No. 28/2024. Ketentuan teknis penurunan isyarat bendera atau pemadaman lampu malam hari tidak dirumuskan dalam bunyi pasal regulasi, melainkan dilaksanakan mengacu pada prosedur teknis kepelautan dan SOP yang ditetapkan oleh otoritas pelabuhan (KSOP) bersama BKK setempat setelah persetujuan karantina resmi diterbitkan.

LANGKAH 8

Dokumentasi & Pelaporan Terintegrasi

Input hasil Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ke dalam sistem informasi kekarantinaan kesehatan digital Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang terintegrasi dengan sistem pelayanan kepelabuhanan nasional (seperti Inaportnet). Tindakan operasional berpedoman pada SOP BKK setempat.

Kotak Ringkas Cepat Petugas Lapangan BKK

⚡ Kenali Isyarat Karantina RI (PP 28/2024):

Bendera Q: "Kapal saya sehat atau saya minta persetujuan karantina kesehatan."
Q di atas Sub 1: "Kapal saya tersangka."
Q di atas Bendera L: "Kapal saya terjangkit."
Malam Hari: Lampu Merah di atas Putih vertikal maks 1,80 m = Belum mendapat persetujuan karantina kesehatan.

⚠️ Jangan Salah Menafsirkan:

Bendera Q bukan bukti bahwa persetujuan karantina sudah terbit.
Dalam COLREGs Rule 27, dua lampu merah keliling vertikal merupakan isyarat kapal Not Under Command (NUC). Status ini berkaitan dengan ketidakmampuan bermanuver sebagaimana dipersyaratkan aturan karena keadaan luar biasa, bukan hanya kerusakan mesin dan bukan isyarat karantina/wabah.
Kanal radio komunikasi: VHF Channel 16 digunakan sesuai fungsinya dalam komunikasi maritim untuk panggilan marabahaya, keselamatan, dan pemanggilan. Komunikasi berikutnya dilakukan melalui kanal kerja yang ditetapkan atau diarahkan oleh otoritas komunikasi maritim setempat, sesuai prosedur yang berlaku di masing-masing pelabuhan.
Keputusan karantina harus mengacu pada SOP BKK setempat, regulasi resmi, hasil pemeriksaan nyata, dan penilaian risiko.

Glosarium Istilah Teknis Maritim & Karantina Kesehatan

Persetujuan Karantina Kesehatan

Dokumen Persetujuan Karantina Kesehatan (Free Pratique / Restricted Pratique)

Dokumen yang diterbitkan Petugas Karantina Kesehatan berdasarkan hasil pengawasan kedatangan, berupa persetujuan bebas karantina (padanan free pratique) atau persetujuan karantina terbatas (padanan restricted pratique) menurut Pasal 1057 ayat (3) PP No. 28/2024 beserta Penjelasannya dan Pasal 10 ayat (9)–(10) Permenkes No. 1/2026. Sebelum dokumen ini diterima, orang dan/atau barang dilarang diturunkan atau dinaikkan. IHR (2005) Art. 1 hanya mendefinisikan free pratique, yaitu izin bagi kapal untuk masuk pelabuhan, menaikkan atau menurunkan orang, serta membongkar atau memuat kargo dan perbekalan. Sebutan "Certificate of Pratique (COP)" adalah nama layanan operasional di Sinkarkes dan SOP BBKK, bukan istilah dalam UU 17/2023, PP 28/2024, Permenkes 1/2026, maupun IHR (2005).

Dasar: PP No. 28/2024 Pasal 1057, Permenkes No. 1/2026 Pasal 10 & 12, IHR (2005) Art. 1 (free pratique) & Art. 28

Kapal Tersangka (Suspect Ship)

Status Kapal Tersangka Kekarantinaan Kesehatan

PP No. 28/2024 tidak mendefinisikan "kapal tersangka"; Pasal 1056 huruf a angka 2 hanya mengatur isyaratnya, yaitu Bendera Q di atas Panji Pengganti Kesatu yang berarti "Kapal saya tersangka". Sebagai rujukan, IHR (2005) Art. 1 mendefinisikan suspect sebagai orang, bagasi, kargo, kontainer, alat angkut, barang, atau paket pos yang dinilai Negara Pihak telah atau mungkin terpapar risiko kesehatan masyarakat dan dapat menjadi sumber penyebaran penyakit. Definisi nasional: Menunggu Verifikasi.

Dasar: PP No. 28/2024 Pasal 1056(a)(2) & IHR (2005) Art. 1

Kapal Terjangkit (Infected Ship)

Status Kapal Terjangkit Kekarantinaan Kesehatan

Status kapal yang menurut bunyi resmi Pasal 1056 huruf a angka 3 PP No. 28/2024 diisyaratkan dengan susunan Bendera Q di atas Bendera Lima dengan makna resmi: "Kapal saya terjangkit". Isyarat ini merupakan informasi awal yang dideklarasikan oleh nakhoda saat menyampaikan permohonan persetujuan karantina, bukan diagnosis klinis atau bukti jenis penyakit tertentu. Kepastian diagnosis medis, telaah epidemiologis, dan tindakan penanggulangan ditetapkan melalui pemeriksaan fisik langsung dan penilaian risiko oleh Petugas Karantina Kesehatan BKK.

Dasar: PP No. 28/2024 Pasal 1056(a)(3)

Isyarat Karantina Malam Hari

Lampu Isyarat Karantina Kesehatan Malam Hari

Dua lampu bersusun vertikal pada tiang kapal: Merah di atas Putih dengan jarak vertikal maksimum 1,80 meter, menandakan bahwa kapal belum mendapat persetujuan karantina kesehatan dari Petugas Karantina Kesehatan BKK (PP No. 28/2024 Pasal 1056 huruf b).

Dasar: PP No. 28/2024 Pasal 1056(b)

International Code of Signals (ICS)

Kode Isyarat Internasional

Sistem isyarat maritim internasional yang distandardisasi oleh International Maritime Organization (IMO) untuk komunikasi keselamatan pelayaran dan kesehatan jiwa di laut melalui bendera, kode Morse, lampu isyarat, dan alfabet fonetik.

Dasar: IMO Publication KB994E (2005 Edition, 2022 update / Suplemen Errata Maret 2022 Berkas IB994E)

Maritime Declaration of Health (MDH)

Deklarasi Kesehatan Maritim

Dokumen pernyataan resmi yang wajib diisi dan ditandatangani oleh nakhoda kapal (didampingi dokter kapal jika ada) mengenai kondisi kesehatan seluruh orang di kapal serta pelaporan riwayat pelabuhan singgah 30 hari terakhir sesuai model standar formulir IHR 2005 Annex 8. Berfungsi sebagai dokumen dan informasi pendukung pemeriksaan kesehatan kapal bagi pejabat karantina kesehatan; penyampaian MDH tidak secara otomatis menjamin kondisi aktual kapal bebas risiko dan tidak menjamin pemberian persetujuan karantina tanpa evaluasi dan verifikasi lapangan.

Dasar: IHR (2005) Art. 37 & Annex 8

SSCEC / SSCC

Ship Sanitation Control Exemption Certificate / Ship Sanitation Control Certificate

Sertifikat Sanitasi Kapal berstandar internasional yang berlaku maksimal 6 bulan (dapat diperpanjang 1 bulan bila inspeksi atau tindakan tidak dapat dilaksanakan di pelabuhan, IHR Art. 39 ayat 1). SSCEC diterbitkan jika kapal bebas dari infeksi dan kontaminasi, termasuk vektor dan reservoir (IHR Art. 39 ayat 6); SSCC diterbitkan setelah tindakan pengendalian sanitasi berhasil diverifikasi. Dokumen ini berfungsi sebagai dokumen dan informasi pendukung pemeriksaan berkala; memiliki sertifikat yang masih berlaku tidak secara otomatis menjamin kondisi aktual kapal bebas risiko saat kedatangan dan tidak menjamin penerbitan persetujuan karantina tanpa evaluasi dokumen kedatangan (MDH) dan verifikasi lapangan.

Dasar: IHR (2005) Art. 39 & Annex 3; PP No. 28/2024 Pasal 1076 ayat (2) huruf d & Pasal 1077 ayat (3)

Competent Authority

Otoritas Kekarantinaan Kesehatan yang Berwenang (BKK)

Otoritas yang bertanggung jawab atas pelaksanaan dan penerapan tindakan kesehatan menurut IHR (2005), Pasal 1. Di Indonesia dilaksanakan oleh Balai Kekarantinaan Kesehatan (BKK) di lingkungan Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Dasar: IHR (2005) Art. 1 & Regulasi Kemenkes RI

Point of Entry (PoE)

Pintu Masuk Negara

Jalur masuk atau keluar internasional bagi pelintas batas, bagasi, kargo, peti kemas, alat angkut, barang, dan paket pos, beserta badan dan area yang melayani mereka pada saat masuk atau keluar (IHR (2005), Pasal 1).

Dasar: IHR (2005) Art. 1 & 20

COLREGs 1972

Convention on the International Regulations for Preventing Collisions at Sea

Konvensi internasional pencegahan tabrukan di laut yang menetapkan aturan navigasi, hak lintas alur, serta isyarat lampu dan bentuk benda (lights and shapes) siang dan malam hari bagi seluruh kapal guna keselamatan fisik olah gerak kapal.

Dasar: IMO COLREGs 1972 Part C

Not Under Command (NUC)

Kapal Tidak Dapat Diolah Gerak

NUC berkaitan dengan kapal yang karena keadaan luar biasa tidak mampu bermanuver sebagaimana dipersyaratkan COLREGs. Kondisi tersebut tidak terbatas pada kerusakan mesin atau kemudi. Ditandai dengan dua lampu merah keliling bersusun vertikal pada malam hari atau dua bola hitam bersusun vertikal pada siang hari. NUC dan RAM merupakan kategori yang berbeda. BUKAN isyarat kekarantinaan kesehatan.

Dasar: COLREGs 1972 Rule 27(a)

Restricted in Ability to Manoeuvre (RAM)

Kapal Terbatas Kemampuan Olah Gerak

NUC dan RAM merupakan kategori yang berbeda. Definisi, kondisi penerapan, dan isyarat masing-masing harus mengacu pada ketentuan COLREGs yang relevan. RAM berkaitan dengan kapal yang karena sifat pekerjaannya (seperti pengerukan, pemasangan kabel laut, survei hidrografi, atau alih muat kapal ke kapal saat underway, COLREGs Rule 3(g)(iii)) terbatas kemampuannya untuk bermanuver sebagaimana dipersyaratkan COLREGs. Ditandai dengan tiga lampu keliling bersusun vertikal Merah-Putih-Merah pada malam hari atau bentuk siang bola-belah ketupat-bola (ball-diamond-ball) bersusun vertikal.

Dasar: COLREGs 1972 Rule 27(b)

Area Labuh Karantina (Quarantine Anchorage)

Area Labuh Karantina Pelabuhan

Koordinat perairan khusus yang ditetapkan oleh Otoritas Pelabuhan / Syahbandar setempat berkoordinasi dengan BKK untuk tempat berlabuh jangkar kapal yang memerlukan pengawasan, pemeriksaan faktor risiko, atau tindakan karantina sebelum diizinkan sandar ke dermaga umum.

Dasar: PP No. 28/2024 Pasal 1056–1057 & SOP Pelabuhan Setempat

Daftar Regulasi dan Sumber Rujukan Resmi

Kategori & Dokumen Resmi	Lembaga Penerbit	Edisi / Tahun	Bagian / Pasal yang Dirujuk	Tautan Sumber Resmi & Keterangan
A. Regulasi Nasional Republik Indonesia
Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024	Pemerintah Republik Indonesia	2024 (LN RI No. 135)	Pasal 1054, 1056, & 1057 (Pengawasan di Zona Karantina, Isyarat Karantina Siang/Malam, Larangan Naik/Turun, & Persetujuan Karantina)	JDIH Kemenkes RI (PP No. 28/2024) ↗
Peraturan Menteri Kesehatan No. 1 Tahun 2026 tentang KLB, Wabah, dan Krisis Kesehatan	Kementerian Kesehatan Republik Indonesia	2026 (BN 2026/48)	Pasal 10 (Pengawasan Kedatangan Alat Angkut dan Dokumen Persetujuan Karantina Kesehatan), Pasal 11 (Isyarat), Pasal 12 (Larangan Naik/Turun)	JDIH Kemenkes RI (Permenkes No. 1/2026) ↗
Undang-Undang No. 17 Tahun 2023	Pemerintah Republik Indonesia	2023 (LN RI No. 105)	Bab XII, Paragraf 4 (Pasal 359–360 dst.)	JDIH Kemenkes RI (UU No. 17/2023) ↗
Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 (Dicabut & digantikan UU 17/2023 — Rujukan Historis/Transisi)	Pemerintah Republik Indonesia	2018 (LN RI No. 128)	Pasal 19, 20, 21 (Pengawasan Alat Angkut & Persetujuan Karantina Kapal)	JDIH Kemenkes RI (Historis) ↗
B. Standar Maritim & Kesehatan Internasional
International Code of Signals (ICS) (Publikasi Resmi IMO Kode KB994E)	International Maritime Organization (IMO)	2005 Edition, 2022 update	ICS, Single-letter signals; ICS, Medical section	International Code of Signals — 2005 Edition, 2022 update — KB994E (Dokumen SAR Resmi IMO) ↗ Keterangan: Tautan di atas membuka laman dokumen resmi keselamatan maritim dan SAR IMO yang memverifikasi metadata International Code of Signals (2005 Edition, 2022 update) dengan kode publikasi utama KB994E, bukan otomatis menyediakan teks lengkap publikasi ICS.
ICS Errata Supplement (Berkas Ralat Resmi IMO IB994E)	International Maritime Organization (IMO)	February 2022 / March 2022	Koreksi ralat kode isyarat dan perbaikan naskah publikasi ICS edisi 2005	ICS Errata Supplement — February 2022 (Berkas IB994E) ↗ Keterangan: Dokumen ralat suplemen resmi IMO bertajuk naskah "Errata, March 2022" untuk publikasi International Code of Signals edisi 2005 (nama berkas ralat digital: IB994E_errata_February2022_PQ.pdf; rujukan kode publikasi utama IMO adalah KB994E), bukan naskah lengkap publikasi ICS.
International Health Regulations (IHR 2005)	World Health Organization (WHO)	IHR (2005), edisi ke-3 (2016, termasuk amandemen 2014); amandemen 2022 berlaku 31 Mei 2024; amandemen 2024 (WHA77.17) mengubah Art. 37/Annex 8; status bagi Indonesia: Menunggu Verifikasi	Article 28 (Ships & Free Pratique), Article 37 & Annex 8 (Maritime Declaration of Health model & 30-day port history)	IHR (2005) diamandemen 2014 dan 2022, WHO (PDF) ↗ Portal Publikasi IHR WHO ↗
Convention on COLREGs 1972	International Maritime Organization (IMO)	1972 (Consolidated)	Part C: Lights and Shapes (Rules 20, 21, 26, 27, 29, 30)	Konvensi COLREGs IMO ↗
C. Pedoman Teknis & Sanitasi Kapal
Handbook for Inspection of Ships and Issuance of Ship Sanitation Certificates	World Health Organization (WHO)	WHO (2011)	Part A dan Part B (checklist inspeksi sanitasi)	Pedoman Inspeksi Kapal WHO 2011 (Item 9789241548199) ↗

Materi dalam proses peninjauan teknis. Makna isyarat mengacu pada sumber hukum yang dicantumkan; prosedur operasional mengikuti regulasi dan SOP yang berlaku.