Pusat Regulasi & Dasar Hukum Kekarantinaan Kesehatan

Kompilasi yuridis resmi Undang-Undang Kesehatan (UU 17/2023), Peraturan Pemerintah, Permenkes, konvensi maritim internasional (IHR 2005 & MARPOL), analisis pasal kunci kewenangan, serta simulator penelusuran sanksi hukum.

Pemberitahuan Validitas Dokumen: Seluruh ketentuan perundangan diselaraskan dengan naskah resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Kesehatan RI. Dokumen berstatus "Berlaku" merupakan rujukan aktif dalam penyusunan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan penegakan hukum karantina di pelabuhan.

Pasal-Pasal Kunci Kekarantinaan Alat Angkut dan Sanksi

Pasal mandat kewenangan petugas BKK dalam memeriksa alat angkut, orang, barang, dan lingkungan di pelabuhan. UU No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan telah dicabut dengan UU No. 17 Tahun 2023 (Pasal 454); rujukan pasal di bawah mengikuti regulasi yang berlaku, dan yang belum terverifikasi diberi label.

Pasal 1054, 1056–1057 PP 28/2024 & Pasal 10–12 Permenkes 1/2026 — Pengawasan Alat Angkut & Persetujuan Karantina Kewenangan Kapal

Kapal yang datang dari luar negeri atau wilayah terjangkit berstatus Karantina Kapal sampai diterbitkan Surat Persetujuan Karantina Kesehatan (Port Health Clearance / Certificate of Pratique). Nahkoda dilarang menurunkan orang atau barang sebelum izin diberikan oleh Petugas Karantina Kesehatan.

Perlindungan Hak Asasi Pelaku Perjalanan (rujukan pasal: Menunggu Verifikasi) Hak Pelaku Perjalanan

Setiap tindakan kekarantinaan kesehatan terhadap pelaku perjalanan wajib dilakukan dengan menghormati martabat, hak asasi manusia, keyakinan agama/kepercayaan, serta perlakuan yang tidak diskriminatif.

Wewenang atas Barang & Muatan (rujukan pasal: Menunggu Verifikasi) Pengawasan Barang

Barang bawaan atau muatan yang diduga mengandung faktor risiko kesehatan masyarakat wajib dilakukan tindakan pengamanan, isolasi, dekontaminasi, disinseksi, deratisasi, atau penolakan/pemusnahan oleh Petugas Karantina Kesehatan.

Pasal 400 & 446 UU 17/2023 — Pidana Penghalangan Penanggulangan KLB/Wabah Sanksi Pidana

Setiap Orang dilarang menghalang-halangi pelaksanaan upaya penanggulangan KLB dan Wabah (Pasal 400). Setiap Orang yang tidak mematuhi dan/atau dengan sengaja menghalang-halangi upaya tersebut dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) (Pasal 446). Ancaman penjara 1 tahun dan/atau denda Rp 100 juta pada Pasal 93 UU No. 6/2018 tidak lagi berlaku karena UU tersebut dicabut.

Matriks Koordinasi & Kewenangan Lintas Sektor di Pelabuhan

Pemisahan dan sinergi tugas antara BKK, Syahbandar (KSOP), Bea Cukai, dan Imigrasi (CIQ) di Pelabuhan Karimun.

Aspek Pengawasan	BKK Karimun (Karantina)	KSOP (Syahbandar)	Imigrasi	Bea Cukai
Izin Sandar & Olah Gerak	Rekomendasi persetujuan kesehatan (Port Health Clearance).	Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) & izin olah gerak kapal.	Pemeriksaan dokumen paspor kru/penumpang.	Pemeriksaan inward/outward manifest muatan.
Sanitasi & Vektor Kapal	Pemeriksaan kompartemen, penerbitan SSCEC/SSCC, uji air minum.	Pemeriksaan keselamatan konstruksi fisik dan kelaiklautan (SOLAS).	Tidak berwenang.	Tidak berwenang.
Awak / Penumpang Sakit	Triase medis, karantina, pengambilan spesimen, evakuasi rujukan ke RSUD.	Pengamanan alur pelayaran dan penetapan area labuh karantina.	Penerbitan izin pendaratan darurat (Emergency Shore Pass).	Pemeriksaan kepabeanan barang bawaan darurat.
Pengangkutan Jenazah	Penerbitan Laissez-Passer for a Corpse & uji segel solder peti.	Izin pemuatan peti ke atas kapal laut.	Pencatatan paspor almarhum.	Pemeriksaan kepabeanan peti jenazah.

Simulator Penelusuran Sanksi Hukum Pelayaran

Pilih jenis pelanggaran maritim untuk melihat dasar hukum, jenis sanksi administratif, dan sanksi pidana yang berlaku.

Pilih Jenis Pelanggaran Kapal:

Klasifikasi Pelanggaran: PELANGGARAN HUKUM BERAT